Sejak beberapa waktu belakangan pada tahun 2026 ini, pemadaman listrik bergilir melanda hampir seluruh Pulau Jawa, baik dari Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, sampai Surabaya. Durasi pemadaman berkisar 3–5 jam per hari, berlangsung berulang selama lebih dari dua minggu. Di Malang Raya bahkan hampir dua minggu tanpa kepastian.

Yang bikin frustrasi bukan hanya efek gelap tanpa listrik, tapi narasi yang simpang siur dari pemerintah. Tanggal 18 Juni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan tidak akan ada lagi pemadaman karena pasokan energi aman. Di hari yang sama, PLN UP3 Karawang tetap memadamkan listrik. Berikutnya untuk wilayah yang terdampak justru meluas ke Yogyakarta, Bekasi, dan Tangerang Selatan.

Akar masalahnya sudah terlihat jauh sebelum Juni. Sejak Maret-April 2026, Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) sudah memperingatkan bahwa stok batu bara di sejumlah PLTU kritis, hari operasi pembangkit di bawah 10 hari, padahal standar idealnya 25 hari. Keterlambatan Pemerintah dalam mengesahkan RKAB batu bara menjadi salah satu biang keroknya. Sementara di sisi lain, harga batu bara DMO (US$70/ton) jauh di bawah harga pasar global (mendekati US$100/ton), membuat produsen tambang lebih memilih ekspor daripada pasok dalam negeri.

Dari sudut hukum, ini punya implikasi serius. Klausul Force majeure dalam perjanjian bisa menjadi tameng PLN untuk lepas dari kewajiban ganti rugi, ini mensyaratkan dua hal: peristiwa tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindari. Tapi fakta menunjukkan sebaliknya: risiko ini sudah diketahui sejak awal, sudah diperingatkan, dan tidak dimitigasi secara memadai. Artinya, unsur unforeseeability tidak terpenuhi. Ini lebih tepat dikategorikan sebagai kelalaian, bukan keadaan kahar.

Konsekuensinya langsung ke hak konsumen. Berdasarkan Pasal 6 dan 6A Permen ESDM 2/2025, PLN wajib memberikan kompensasi otomatis apabila lama gangguan melampaui standar Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), yaitu 1 jam per pelanggan per bulan. Kompensasinya bertingkat, mulai 50% dari biaya beban untuk gangguan hingga 2 jam lebih, hingga maksimal 500% untuk gangguan di atas 40 jam. Kompensasi semacam seharusnya otomatis masuk di tagihan bulan berikutnya tanpa perlu klaim manual.

Untuk pelaku usaha, kerugiannya lebih kompleks. Business interruption loss dari hilangnya pendapatan, kerusakan produk, biaya genset, sampai denda keterlambatan ke klien adalah beberapa bentuk kerugian yang dapat dialami oleh Pelaku Usaha namun pada prakteknya kerugian ini bisa tidak cukup ditutup oleh kompensasi flat TMP. Jalur gugatan perdata (wanprestasi atau PMH) tetap terbuka, dan class action bisa menjadi pilihan strategis bagi pelaku usaha di sektor yang sama.

Langkah paling praktis sekarang: dokumentasikan kerugianmu, pantau tagihan Juli untuk memastikan kompensasi otomatis muncul, dan kirim somasi tertulis ke PLN jika kerugian riil jauh melampaui nilai kompensasi tersebut. Pemadaman listrik bergilir PLN pada tahun 2026 bukan sekadar gangguan teknis biasa, ini cerminan dari kegagalan tata kelola energi yang sudah bisa diprediksi jauh sebelumnya. Peringatan soal krisis batu bara sudah ada sejak Maret, tapi mitigasi terlambat. Konsumen, baik rumah tangga maupun pelaku usaha menanggung akibatnya. Secara hukum, kondisi ini sulit dikategorikan sebagai force majeure karena risiko ini foreseeable dan seharusnya bisa dicegah. Artinya, PLN tidak bisa lepas tangan begitu saja. Konsumen punya hak atas kompensasi, dan jalur hukum tersedia tinggal berani menggunakannya.

Penulis:
Arvalentya Vidia Florensie Wibowo