Sambangi Gedung KPK, Koalisi Mahasiswa NTB Jakarta: Minta KPK Panggil Dan Periksa Gubernur Dan Kadis PU NTB

Gedung Merah Putih KPK

Jakarta, Terashukum.com - Puluhan mahasiswa yang berasal dari NTB di Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat menggelar aksi di gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan Jakarta Selatan (10/3) terkait dugaan korupsi dan pelanggaran terhadap perda nomor 12 tahun 2019 tentang Proyek Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.


Satu tahun sudah sejak kasus dugaan korupsi ini mencuat bagaikan angin lalu karena tidak ada tindak lanjut oleh APH khususnya KPK sebagai perwujudan pembasmi korupsi di Indonesia.


"Saya menilai KPK tidak responsif dan tidak serius terkait apa yg terjadi di NTB" kata korlap aksi Sahroel 


Sahroel selaku korlap aksi dalam orasinya menyampaikan korupsi adalah kejahatan terbesar dan musuh bersama umat manusia dalam sebuah negara, apabila korupsi menjangkiti sebuah negara bahkan sampai kedaerah maka akan sulit negara tersebut untuk maju. Oleh sebab itu ia menyerukan supaya KPK untuk turun kedaerah melakukan penyelidikan dan penyidikan secara langsung ke NTB untuk menyelidiki terkait adanya dugaan KKN yang dilakukan oleh elit pemprov NTB. 


"kami meminta untuk KPK turun langsung ke NTB jangan hanya mengandalkan penyadapan saja" ungkap Sahroel 


Dilansir dari ANTARANEWS.COM Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyakan pembangunan jalan sepanjang lima kilometer Lenangguar-Baturotok di Kabupaten Sumbawa karena diduga telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) 12 tahun 2019 tentang Proyek Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak. (19/03/2021)


Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur dan pembangunan menilai sikap Kadis PUPR itu berpotensi akan menimbulkan persoalan hukum karena ruas jalan Lenangguar-Baturotok sepanjang lima kilometer dari panjang awal 46 kilometer di wilayah Kabupaten Sumbawa, tidak masuk dalam program pembiayaan yang tertuang dalam dokumen Perda nomor 12 tahun 2019.


"Bagaimana mungkin proyek yang tidak masuk dalam dokumen Perda, tiba-tiba dimasukkan," kata Anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmudzi di Mataram. 


Mahasiswa asal NTB itu juga menduga Gubernur NTB terlibat dalam praktik kejahatan korupsi dalam proyek percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi NTB. Tidak hanya itu Sahroel juga mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Kepala Dinas PU NTB terkait alokasi dana 20 miliar untuk perbaikan jalan Baturotok di Kabupaten Sumbawa, lanjutnya. 


"Saya menduga kuat adanya indikasi KKN dalam proyek tersebut, maka itu kami minta KPK segera memanggil kemudian memeriksa Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Kepala Dinas PU NTB" tukasnya (zia-TH)




Post a Comment

Lebih baru Lebih lama