Soroti Soal Mutasi, Hasan Gauk Bongkar Kebiasaan Buruk Pemkab Lotim


Lombok Timur, Terashukum.com - Sekretaris DPP Kasta NTB, Hasan Gauk sepertinya sangat geram dengan kebijakan pemerintah kabupaten Lombok Timur yang terus memutar rotasi jabatan tanpa ada hasil yang jelas. 


Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melantik ratusan pejabat eselon II, III dan IV di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan alasan untuk memperkuat tim kerja pemerintah. 


Terhadap hal itu, Hasan Gauk mengatakan bahwa Mutasi pada dasarnya adalah kebijakan positif suatu lembaga dalam rangka penyegaran sumber daya manusia (SDM). Di samping itu, mutasi juga merupakan sarana yang tepat dalam rangka menerapkan sistem reward and punishment (penghargaan dan penghukuman).


"Namun, berdasarkan pengamatan saya, seringkali Pemkab Lombok Timur menggunakan parameter yang kurang tepat sebagai pertimbangan kebijakan mutasi," ujarnya. 


Selama ini, lanjutnya, kebijakan mutasi di Lombok Timur, sepertinya hanya didasarkan pada faktor kedekatan saja, bukan berdasarkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pun juga tidak pada masalah kualitas, integritas, dan kemampuan yang bersifat substantif


"Itu saya lihat tidak ter-cover dalam data," katanya. 


Hasan Gauk juga menyoroti masalah waktu mutasi yang menurutnya tidak terpola sehingga terkadang menyebabkan satu posisi struktural kosong untuk rentang waktu yang cukup lama. 


Masalah kekosongan akan menjadi krusial apabila posisi tersebut ternyata posisi penting sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai. Juga soal posisi SDM yang di tempatkan tidak pada keahliannya. 


Parameter promosi dan mutasi juga harus diperbaiki, jangan hanya melihat dari sisi formalitas tanpa melihat kapabilitas, integritas, dan kompetensi. 


"Statemen Sekda yang mengatakan mutasi hal yang biasa untuk memperkuat kinerja, ternyata faktanya seperti terbalik,' ketusnya. 


Menurutnya, Ketidakmampua membaca hal yang fundamental dalam menempatkan SDM sesuai dengan kemampuannya justru akan membawa kehancuran bagi daerah. 


Ia juga mempertanyakan, apakah pengangkatan para. Pejabat tersebut sesuai aturan atau tidak, karena dalam hematnya, eselon II harus melalui Job Fit dan Assessment sesuai dengan PP 17 tahun 2020 perubahan atas PP 11 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya dalam mutasi dan/atau promosi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.


"Seharusnya sekelas Sekertaris Daerah dan BKPSDM harus hatam soal perundang-undangan," tegasnya. 


Tugasnya, kata dia, dalam hal ini melaksanakan kajian dan telaah secara komprehensif dalam memberikan masukan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 


"Hal itu menunjukkan kelemahan dalam menjalankan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam bernegara," tambahnya.



Ia menilai bahwa Bupati seolah-olah memimpin Lombok Timur ibarat memimpin perusahaan pribadi yang seenaknya tanpa memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 


"Bagaimana Lombok Timur bisa maju. Seorang Dokter jadi Asisten III bidang Administrasi Pemerintahan, Dokter Gigi menjadi staf Ahli Bupati, dan di era Pak Bupati yang sekarang paling banyak mengangkat staf khusus Bupati tanpa dasar hukum yang jelas," sindirnya.


Selain itu, kata Hasan Gauk, Bupati juga membentuk tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan yang terkesan memboroskan anggaran karena keberfungsian tim tersebut seolah hanya untuk mengakomodir Tim Sukses. 


Tidak cukup dengan itu, carut marut Ijin Usaha Retail dan Tambak serta mengelola BUMD PDAM dalam hal pemberhentian dan pengangkatan kembali direktur yang terkesan sangat jelas mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku. Itulah bagian kecil sekelumit carut marut Negeri Lotim ku tercinta. 


Para pembantu Bupati dalam urusan mutasi pejabat sebenarnya sangat memahami aturan-aturan yang ada, namun mereka lebih memilih memakai kacamata kuda sehingga kebodohan seperti ini kerap dipertontonkan atau memang Bupati sengaja ingin memperlihatkan sifat aslinya yang bertangan besi? 


"Hal itu bisa kita sama-sama tanyakan pada Drs. H. M. Juaini Taofik M.AP., dan Syamsuddin, S.Adm., S.Sos., M.AP., yang sudah paham betul terkait aturan perundang-undangan dan Administrasi seperti yang sama-sama kita ketahui secara bersama," jelasnya seraya mengatakan bahwa kalau Bung Syam, selaku Gubernur LIRA NTB tersebut masih menganggap dirinya ngawur, berarti perlu memeriksa kembali gelarnya yang berderet-deret itu.(red) 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama