Pengawasan Pemda Pada Program BPNT Dinilai Tak Maksimal, Solusinya Ganti Bank Penyalur


Lombok Timur, NTB. TERASHUKUM - Pengurus Koordinator Cabang (PKC PMII Bali-Nusra) Muhammad Fauzan, kembali mempertanyakan sikap tegas pemda untuk mengevaluasi dan menindak agen nakal yang masih berkeliaran menjadi penyuplai barang pada program BSP atau yang lebih dikenal dengan BPNT, di lingkup Kabupaten Lombok Timur. 


Lebih lanjut di jelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan ada kongkaliko antara pihak BRI dengan agen e-waroeng yang tidak memenuhi syarat jadi agen e-waroeng. Hal itu ia sampaikan karena di temukan beberapa praktik oknum koordinator agen menjadi pemasok. Padahal jika mengacu pada pedum sudah jelas tidak di perbolehkan. 


"Dalam pedoman umum sudah jelas di katakan bahwa agen e-Warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan," tegasnya.


Adapun, menurutnya kalau Pemerintah Daerah serius menangani keributan di program BPNT ini maka solusinya cuman satu yakni ganti bank penyalur. 


"Cuman satu solusi agar Bansos BPNT ini tidak gaduh lagi yakni ganti bank penyalur. Saya rasa masih banyak kita miliki di Lombok Timur ini bank himbara. Seperti BNI maupun Mandiri yang notabenenya sangan siap untuk menjadi penyalur bansos ini," ucapnya.a


Oleh karena itu, ia membeberkan PKC PMII Bali-Nusra sangat mendukung penuh niatan dan hajatan Pemda untuk memperbaiki penyaluran bansos BPS tersebut. Serta mendorong Pemda untuk secepatnya mengganti bank penyalur agar bansos tersebut berjalan dengan aman.


"jika hal itu tidak di lakukan maka jangan salah BPNT ini akan tetap gaduh hanya saja polanya yang berbeda," imbuhnya.


Menurut pemuda yang paruh baya itu, kalau hanya sekedar evaluasi dan tidak ada tindakan tegas dari Pemda maka program ini akan tetap seperti itu gaduh.


Sebab di ceritakan Fauzan bahwa berdasarkan hasil investigasi Tim dari PKC PMII Bali-Nusra menemukan rata-rata agen e-waroeng tidak pernah koordinasi dengan pelaksana program yang ada di bawah, seperti tim koordinasi tingkat Kecamatan maupun SDM yang Ada. 


"parahnya lagi kami menemukan ada beberapa koordinator agen merangkap menjadi penyuplai atau pemasok barang. Padahal berdasarkan pedum hal itu tidak di perbolehkan," cetusnya


Di samping itu ada beberapa oknum agen sering melakukan penggesekan KKS milik KPM terlebih dahulu sebelum barangnya siap. Hal ini lebih mempertajam bahwa kisruhnya Bansos ini juga dipicu oleh agen yang double job  yakni jadi agen e-waroeng plus pemasok. 


"Kami memiliki bukti-bukti outentik terkait keterlibatan agen-agen yang jadi pemasok," ungkapnya. (Red-TH)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama