Oknum Pejabat Rangkap Jabatan, Gaspermindo NTB Minta Bupati Lotim Evaluasi


Lombok Timur, NTB. TERASHUKUM - Adanya dugaan tentang oknum yang merangkap jabatan pada beberapa instansi daerah di Lombok Timur. Membuat Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta bupati setempat untuk melakukan evaluasi pada oknum tersebut.

Ketua Dependa Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ada Suci Makbullah menyebutkan, pemerintah daerah Lombok Timur, yang dipercaya sebagai penyelenggara pemerintahan, sesuai prinsif otonomi seluas-luasnya dan diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya harus tegas dalam persoalan rangkap jabatan oleh oknum pejabat daerah, baik OPD, BUMD, dan BLUD.

Dimana mereka ini adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang begitu vital. Tetapi berbeda halnya saat beberapa oknum pejabat daerah itu, memilki Doble SK, yang bahkan sampai dengan 4 SK sekaligus. Sehingga dari kejadian itu, pihaknya perlu menyikapinya secara serius dan menjadi atensi semua pihak. Dengan meminta Kepada Bapak Bupati, Drs Haji Sukiman Azmy dan Wakil Bupati Haji Rumaksi SJ untuk menertibkan oknum-oknum yang merangkap jabatan. 

"Bayangkan ada beberapa Oknum dengan leluasa, bisa merangkap 2 Jabatan bahkan sampai 4 Jabatan di Lingkup Pemda Lotim. Oknum itu ada yang jadi Dirut tapi di sisi lain juga jadi Dewan pengawas (Dewas). Bahkan ada yang jadi Dewas di dua lembaga sekaligus. Punya jabatan lagi di lembaga lain. Ada juga 1 org merangkap 4 jabatan sekaligus, ini bagaimana secara etika dan secara hukum, Oknum ini menerima gaji dari 2 bahkan 4 jabatan, tapi sumbernya satu yakni APBD Lotim,"ujarnya. Pada Senin 25 Januari 2021.

Dari itu, persoalan ini, penting untuk di sikapi, sebab tidak elok di terapkan di Pemerintah Daerah, dan di anggap tidak ber etika. Sehingga Ini perlu disikapi, serta bagaimana pertimbangan Bupati dan Wabup yang telah membiarkan oknum itu seperti ini, dan bagaimana cara menjalankan fungsi dan tanggujawabnya sekaligus.

"Disana ada SK disini juga ada SK, kan gila kalo seperti ini, ini persoalan serius di Lombok Timur", kesalnya.

Selain itu, Pria yang akrab di sapa Uci' itu juga mengungkapkan, jika persoalan itu dibiarkan terjadi, akan mengakibatkan tidak maksimalnya dalam menjalankan tugas fungsinya, karena terlalu banyak Jabatan yang di pegangnya.

"Bagimana sih, rangkap jabatan seperti ini bisa terjadi?, harus ada ketegasan dari Bupati dan Wakil Bupati soal ini, ini juga akan menjadi persoalan hukum, karena sumber gajinya 1 dari APBD Lotim," pungkasnya. (Red-TH)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama