Sumber Dana Pemberian Bantuan 20 BUMDes Dipertanyakan


Oleh: Deni Rahman, SH

Praktisi Hukum

Terashukum.com - Melalui Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/725/PMD/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pelaksanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tahun anggaran 2020 perlu disikapi serius karena kami nilai kebijakan ini sangat diskriminatif dan terbatas hanya kepada 20 Bumdes yang ada di Lombok Timur.

 

Sumber anggaranpun ini menjadi menarik untuk dikritisi serius, ada dugaan kami bersumber dari dana yang belum terang yang dapat menimbulkan konflik dan cacat anggaran, ada beberapa sumber anggaran  bisa ditelaah secara logis untuk bantuan ini, beberapa sumber anggaran itu antara lain yakni Dana Tidak Terduga (DTT) dan Dana Insentif Daerah).


Dana tidak terduga mustahil dianggarkan dari sumber DTT ini mengigat DTT  hanya diperuntukan khusus pada hal iwal kedaruratan, kemudian Dana Insentif  Daerah ( DID) jika merujuk pada pasal 5 ayat 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK. 07/2020 TENTANG PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVID-19), hanya dikhusukan pengunaanya pada penanganan dan pencegahan Covid-19. Sedangkan jika mengacu pada PMK No. 87 dan PMK. NO. 114/07 /2020 DID yang diperoleh Kab. Lombok tidak sampai 100 juta apalagi 1 Milyar.


untuk itu Pemda Kabupaten Lotim sudah seharusnya lebih transparan dan mengkaji secara konperhensif  terkait sumber dana  untuk bantuan 20 Bumdes.


Tidak hanya sumber anggaran perlu dikritisi, akan tetapi pra kebijakan tersebut apakah Pemkab sudah melalui proses verifikasi faktual terkait dengan calon Bumdes penerima bantuan, karena kami menduga sepertinya proses verifikasi tidak dilakukan dengan serius namun lebih kepada subyektifitas, mengigat salah satu didalam surat keputusan bupati tersebut berada dikelurahan sehingga bukan Bumdes namanya melainkan Bumkel kesalahan ini secara hukum ketata negaraan dapat mengakibatkan keputusan tersebut cacat demi hukum.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama