Merasa Difitnah, Andi Budiman Akan Tempuh Jalur Hukum

Foto: Andi Budiman


Lombok Timur, Terashukum.com – Akibat beredarnya tudingan di media massa  terhadap dirinya yang diduga telah mencatut nama Wakil Bupati Lombok Timur serta menekan sejumlah Agen untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan UD. Lokal dalam program sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mendorong Andi Budiman, selaku Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur itu untuk buka suara.


Dirinya merasa difitnah oleh tudingan itu, karena merasa tidak pernah melakukannya. Menurutnya,  Apa yang dituduhkan kepada dirinya itu tidak benar, itu semua fitnah besar. "Apa yang disampaikan oleh H. Pahrurozi di Media itu sama sekali tidak benar, itu Fitnah, nanti kita buktikan saja di depan hukum" tegasnya. Selasa, 03/11/2020.


Terhadap tuduhan itu, dia menegaskan akan segera membawanya ke ranah hukum. Dia mengaku telah mengantongi sejumlah barang bukti atas tuduhan yang tak berdasar tersebut. “Saya akan memperkarakan masalah ini, saya tidak terima difitnah seperti ini. Apalagi dikaitkan dengan bapak pimpinan  kita yang sangat saya hormati. Saya sudah miliki bukti. Semuanya sudah saya serahkan ke kuasa hukum, kita akan tempuh jalur hukum,” sesalnya.


Ia menceritakan, ketika mengadakan pertemuan dengan Agen/e-warong yang berada di Kecamatan Pringgasela ataupun Kecamatan Keruak itu, dirinya sama sekali tidak pernah  menekan para agen dan sama sekali tidak menyinggung tentang kekuasaan.


Menurutnya, justru H. Pahrurozi lah yang ada dugaan ingin menguasai semua item komoditi pada program BSP tersebut dan bagi dia hal itu adalah sikap yang kurang baik, terkesan arogan dan seperti ingin memonopoli.


"Sifat Keserahakan, tidak puas ini yang tidak ingin saya lihat berlarut-larut di Lotim, silahkan saja kalo ingin menguasai semua item oleh oknum tersebut," tandasnya sembari menantang bahwa apa yang dikatakannya itu bisa dikonfirmasi ke UD. Dinda, yakni ke LM, karena dia yang menjadi saksi waktu itu.


Dia mengaku heran pada H. Pahrurozi yang telah menudingnya seperti  itu. Padahal, lanjut Andi, orang yang bersangkutan adalah tokoh masyarakat bergelar Haji, yang seharusnya  lebih mengetahui skema dan etika bisnis dalam islam.


"Kekayaan di dunia ini tidak kekal, lihatlah di sekeliling kita masih banyak orang lain yang ingin hidup juga. Jangan suka membolak-balikkan fakta," sindirnya.


Berdasarkan keterangannya,persoalan itu berawal dari curhatan beberapa temannya yang mempunyai UD lokal, namun PKSnya dikuasai  oleh H. Pahrurrozi. Melihat persoalan itulah, Dengan alasan pemberdayaan masyarakat lokal dan juga kemanusiaan, di mana seharusnya yang diberdayakan adalah UD. Lokal maka dia mencoba untuk memediasi mereka satu sama lain sehingga saya diposisi sebagai Pengundang di UD. Jum'at Berkah itu, tapi bukan dirinya langsung yang mau ber PKS tapi orang setempat dengan inisial SY. 


Meskipun, sambung Andi Budiman, ketika  mengirim undangan, hanya 4 Agen yang bersedia hadir. Sementara sisanya, tidak berani hadir karena diduga mendapat intimidasi dari oknum koordinator Agen dan Suplayer.


Walapun dihadiri oleh 4 Agen, lanjutnya, yang dibahas  dalam pertemuan itu adalah sisi kemanfaatan yang diperoleh jika Suplayer BSP tersebut memberdayakan  UD. Lokal setempat, “Tidak ada pembahasan tentang Wabup dan apalagi menekan Agen,” Imbuhnya.


Dan terkait dengan tuduhan di beberapa media yang menyudutkan dirinya telah mencatut nama Wabup dan juga telah menekan agen agar membuat PKS dengan UD setempat, Andi Budiman menegaskan bahwa hal itu adalah fitnah besar.  “Semua yang dikatakan di media itu adalah fitnah besar. Karena sampai saat ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung denganWabup,” tegasnya..


Bahkan dirinya menilai bahwa itu terlalu sepele jika menangguhkan nama Wabup dalam program tersebut. Dan Wabup, katanya lagi, tidak ada kaitannya dengan BSP tersebut. Karena Wabup Lotim dalam hal ini tidak pernah intervensi atau ingin tahu mengenai BSP itu.


"Beliau (Wabup) tidak pernah intervensi dalam program BSP ini, hal itu bisa dikroscek ke seluruh pendamping PKH, TKSK, ataupun jajaran Dinsos lainnnya. Jangankan BSP, insentif beliau di Baznas Lotim saja sampai hari ini tidak pernah diambil," tegasnya. (Red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama