Undang Undang Omnibus Law, antara Pemerintah dan Rakyat tidak sependapat.


(Gambar : @pbpmii.official)

TerasHukum.com - Rancangan Undang undang (RUU) Umnibus law oleh DPR dan pemerintah saat ini, justru mendapatkan protes keras dari banyak kalangan, mulai dari masyarakat biasa (pekerja), pelajar, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang ada di Indonesia ini. 

Salah satu organisasi kemahasiswaan yang menolak RUU ini adalah Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Agus Muliono Herlambang selaku Ketua Umum Pengusrus Besar (PB PMII) dalam waktu dekat ini akan melakukan uji materi ke MK terhadap UU yang telah disahkan oleh pemerintah itu.

Di kutip dari LiterasiNews.com (6 Oktober 2020), Agus mengatakan "PB PMII menolak keras UU Cipta Kerja, dan mengintruksikan kader PMII Se-Indonesia untuk melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja,” 

Agus juga mengatakan tidak akan segan-segan menginstruksikan aksi ditengah pandemic covid-19. Sebab, selama ini DPR dan Pemerintah telah secara diam-diam membahas UU Cipta Kerja dan dadakan untuk mengesahkannya.

 “PB PMII tidak takut untuk menginstruksikan PMII Se-Indonesia untuk melaksanakan aksi,” ujar dia.

Sementara itu, Aziz muslim selaku Ketua Koordinator Cabang (PKC) Bali-Nusra menindak lanjuti instruksi dari PB PMII, ia mengeluarkan surat instruksi (Nomor 117.PKC-IV.W-02.01.112.A-1.10.2020) kepada seluruh cabang yang ada di Wilayah Bali - Nusra untuk melakukan aksi serentak penolakan Undang undang Omnibus Law ini.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama