PMII LOTIM : UU Omnibus Law hanya memberikan keuntungan Kepada Kaum Elit dan Penguasa

Masa Aksi dari PMII Lombok Timur

Lombok Timur, TerasHukum.com - Puluhan Masa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur kembali menggelar aksi terkait dengan Undang undang Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI. (Jum'at, 16 Oktober 2020)
Penolakan terhadap Undang undang Omnibus Law ini adalah tuntutan utama dari peserta aksi, hal itu disampaikan oleh Irwan Safari selaku ketua Cabang PMII Kabupaten Lombok timur dalam Orasinya.
Kami hadir disini sebagai wujud penolakan kami terhadap RUU Omnibus Law yang telah disahkan oleh pemerintah hari ini, kata Irwan. Lebih jauh Ketua Cabang yang juga memiliki bakat dalam Tilawatil Qur'an ini menegaskan, kalau UU Omnibus Law ini dari sisi aturan pembuatan dan pengesahannya sudah cacat secara prosedur. 
Hal senada juga disampaikan oleh Orator aksi lainnya yakni M. Nazri, ia menilai kalau UU Omnibus Law ini hanya akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar terhadap kaum Elit dan Pengusaha saja, sementara rakyat yang menurut amanat UUD 45 harus mendapatkan kesejahteraan hanyalah buaian semu para Elit yang berkepentingan. 
Lanjut Nazri, selain UU Cipta kerja yang dianggap bermasalah dalam RUU Omnibus Law ini, terdapat UU yang harus diperhatikan yaitu mekanisme atau tata cara mendirikan sebuah institusi satuan pendidikan baik Formal maupun non Formal. Ia menilai apa yang mendasari Pemerintah kita mengahruskan seseorang untuk mengarungi ijin usaha ketika ingin mendirikan satuan pendidikan sangat komersial, menurut nya ini justru memberikan peluang besar untuk menjadikan ruang ruang pendidikan sebagai ruang bisnis. 
Peserta aksi akan melakukan aksi kembali dan dengan tuntutan yang sama, hal itu di samapaikan oleh Irwan selaku Ketua cabang saat memberikan Closing Statmen'y sembari membubarkan masa aksinya.

 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama