Omnibus Law adalah Mazhab Otoriter


Fahri Hamzah

Terashukum.com - Buntut panjang dari penetapan UU Omnibus Law oleh DPR RI kian menjadi jadi, reaksi akan penolakan UU tersebut bermunculan dari berbagai macam kalangan, mulai dari Kaum Buruh, Mahasiswa dan para tokoh dan pengamat yang ada di Negara yang menganut sistem Demokrasi ini, Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Sejak disahkannya undang undang ini yang meskipun belum ditandatangani oleh pemerintah (Presiden) hingga berita ini dimuat, Santer mendapatkan kritikan dan penolakan keras dari berbagai kalangan, apa sebab ? 

Salah satu pensiunan DPR RI, Fahri Hamzah menilai membludaknya (Penolakan) Demonstran saat ini itu tidak lepas dari ulah pemerintah yang sudah serampangan dalam menetapkan sebuah Undang undang.

Pertama Tama Mazhab dari undang undang Sapujagad (Omnibus Law) ini adalah Mazhab Otoriter, yang berkeinginan untuk menyederhanakan persoalan yang tidak mungkin bisa di sederhanakan, kita adalah  Negara yang menganut sistem Demokrasi yang tidak bisa ada sekali jadi, semuanya butuh proses. Undang undang yang sudah kita produksi dalam 20 - 22 tahun terakhir setelah Demokrasi itu semuanya adalah Undang undang Demokratis yang  yang dimana undang undang tersebut telah mengalami uji di Mahkamah Konstitusi (MK), jadi tidak mungkin secara serampangan itu diubah, diganti pasal pasalnya  dicomot, dicabut ditambal padahal di MK pasal pasal itu pernah di copot, lalu apabila pasal pasal itu dicantumkan kembali itu akan menjadi masalah, kata FH.

Lebih lanjut FH menjelaskan, Mazhab ini harus dikoreksi, Undang undang tidak bisa dijadikan Omnibus, makanya saya mengusulkan yang bisa dirubah menjadi Omnibus itu adalah PP (Peraturan Pemerintah). Makanya sekali lagi saya minta ini yang harus kita sadari, kembalikan Mazhabnya itu ke Demokrasi karena Mazhab otoriter di dalam membuat undang undang tidak bisa kita biarkan.

 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama